Bergabungnya Aktivis 98 ke Hanura

"...Aktivis angkatan 98 memiliki posisi yang strategis pada masa pergantian rezim orde baru ke orde reformasi. Mereka adalah sebuah kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan itu. Dengan harapan menuju keadaan yang lebih baik, lebih demokratis, lebih bisa menjamin masa depan rakyat Indonesia. Tetapi setelah sekian tahun, ternyata harapan itu tidak terjadi, banyak teman teman aktivis 98 ini justru menjadi kecewa dan menjadi apatis. Sebuah perubahan berhasil tercapai, namun follow up –nya oleh para politisi, tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan seperti semula.

Saya mengajak untuk tidak boleh bersikap apatis dan masa bodoh, karena kita tetap berada dalam satu perahu. Jika perahu ini tenggelam, maka kita semua akan tenggelam. Kita harus memiliki tanggungjawab moral, tanggungjawab politik,  untuk turut serta dalam proses pembangunan perubahan Indonesia.

Setelah kami mengadakan pebicaraan secara intens dan secara jujur, akhirnya muncul suatu kesadaran   Perubahan itu bisa terjadi jika kita punya satu semangat yang sama untuk membangun gerakan yang besar. Dan itulah mengapa  teman teman aktivis 98 saat ini sudah memiliki niat yang sangat kuat untuk bergabung dengan partai Hanura, yang dianggap satu partai yang bisa memberikan inspirasi baru untuk Indonesia yang bersih kedepannya.

bersama bahwa memang Indonesia harus ada perubahan.

Ini yang terus kita bincangkan dan diskusikan sehingga pada tanggal 10 April 2013 nanti dan seterusnya, kita akan melakukan suatu langkah maju untuk mencapai suatu gerakan bersama itu...."

Wawancara Bersama Wiranto *

Arya Sinulingga: Hanura lebih kuat di daerah dibanding di pusat. Apa karena itu Hanura bisa lolos?

Wiranto : Iya betul. Walaupun DPR pusat kami nomor sembilan.Tapi untuk DPRD kami nomor lima. Hampir seribu, itu yang memudahkan kami untuk bergerak.

Arya Sinulingga: Anda mengajak partai-partai yang tidak lolos untuk ikut Hanura. Tapi, apa mereka bisa mengikuti platfrom Hanura?

Wiranto: Ya mau tidak mau ya harus mengikuti. Karena memang konsep kami membangun Hanura memang berdasarkan dari satu keinginan agar para calon pemimpin dididik partai politik. Partai politik yang memiliki otoritas mendidik calon pemimpin sesuai dengan konstitusi kita. Mereka sudah kita biasakan untuk menggunakan hati nurani jangan sampai terjebak kepada adidium di partai politik bahwa partai politik itu kotor, bahwa di wilayah politik itu menghalalkan semua cara. Kalau ini terus kita biarkan, ya sama saja kita mendidik calon pemimpin dengan cara-cara yang kotor.

Arya Sinulingga: Bagaimana sikap Hanura dengan RUU Kamnas? Kabarnya Hanura lagi menunggu jawaban anda.

Wiranto : Begini sebenarnya RUU Kamnas itu memang perlu ya. Negara tanpa undang-undang keamanan nasional itu sama saja kita membiarkan negeri kita telanjang tanpa suatu upaya-upaya untuk menggamankan situasi negri ini yang merupakan persyarataan untuk kita bisa membangun. Sebab tidak mungkin kita membangun tanpa keadaan yang aman. Tidak mungkin kita membangun negara dalam keadaan yang tidak kondusif.

Maka mesti kita masuk ke wilayah yang aman itu. Nah ini butuh undang-undang itu. Hanya saja undang-undang itu jangan hanya kemudian memberangus demokrasi yang sedang berjalan. Jangan sampai undang-undang itu kita buat bertabrakan dengan demokrasi yang sedang kita bangun. Kami bermain di situ jadi kami hanya mencermati beberapa pasal-pasal dari undang-undang Kamnas yang kami anggap harus ada suatu modifikasi sehingga tidak bertabrakan dengan proses demokrasi yang sedang kita bangun.

Arya Sinulingga: Soal demokrasi, dulu ketika presiden Soeharto akan turun, ada sebuah surat yang sama seperti Supersemar. Sepucuk surat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa anda tidak mengambil kesempatan itu?

Wiranto : Sebenarnya begini, itu kan  intruksi presiden. Kepanjangan dari Tap MPR nomor 5 bahwa presiden dalam keadaan krisis di negeri ini berhak untuk melakukan langkah-langkah khusus. Maka beliau menerbitkan surat perintah itu. Intinya memberikan kekuasaan kepada saya untuk melakukan kebijakan tingkat nasional apapun yang diperlukan dan membantu apa yang saya lakukan. Dan saya sebagai panglima komando operasi keselamatan negara waktu itu.

Artinya apa, dengan surat itu kita memang bisa menggumumkan darurat militer di wilayah internasional, kemudian mendirikan pemerintahaan sementara. Kemudian baru dipercepat seperti yang dilakukan di Thailand. Tetapi waktu itu, pertimbangannya begini. Apa manfaatnya kalau kita lakukan itu? Setelah kita kaji, maka ternyata manfaatnya kecil. Kita akan mendapatkan reaksi yang luar biasa. Baik internal domestik maupun internasional. Akan memberikan cap Indonesia masuk ke rezim militer. Biasanya rezim militer tidak diterima dalam komunitas internasional. Akan ada suatu embargo ekonomi. Padahal dalam negeri sendiri saya melanjutkan pemerintahaan yang sedang jatuh dengan sepucuk surat dari presiden yang baru di jatuhkan. Berarti akan ada anggapan bahwa saya melanjutkan pemerintahan yang lama.

Arya Sinulingga : Legitimasinya kurang?

Wiranto : Pasti akan berhadapan, berlawanan dengan rakyat. Tidak pernah ada seorang pemimpin yang melawan rakyat. Itu kan yang terjadi di domestik apalagi keadaan ekonomi sedang terpuruk waktu itu kan. Kita butuh bantuan internasional.

Pada saat internasional tidak membantu yang terjadi di Indonesia seperti apa. Belum lagi korban, mahasiswa akan bertambah. Karena itu saya putuskan bahwa pada saat saya kembali ke markas ya staf saya bertanya apa saya akan ambil alih, saya katakan tidak, mari kita antarkan sesuai konstitusi yang ada.

Arya Sinulingga: Sebagai aktivis, waktu itu kami kaget Prabowo tiba-tiba press confrence. Kami semua kebingungan. Ada rahasia sejarah yang sampai hari ini masyarakat tidak tahu bagaimana bisa Prabowo tertinggal di sini, sementara anda pergi ke Jawa Timur pada saat itu. Bagaimana bisa terjadi?

Wiranto : Pak Prabowo ikut.

Arya Sinulingga : Ikut?

Wiranto : Tetapi begini ya, saya jelaskan supaya jelas kepada masyarakat. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu tidak punya kewenangan komando walaupun namanya panglima cadangan strategis. Tugasnya hanya membina, pasukan pemukul cepat, strategis sebagai cadangan. ABRI  waktu itu yang menggerakan hanya atas komando panglima ABRI.

Jadi kalau Panglima Kostrad menggerakan pasukan atas perintah dia, tidak akan dituruti oleh pasukan. Karena yang diikuti hanya pangglima ABRI. Panglima Kostrad adalah sebagai satu komando pembina dari unit-unit yang nanti akan diserahkan kepada panglima. Jadi jangan sampai disalah artikan bahwa seorang Panglima Kostrad bisa berbuat apa saja dengan pasukan.

Arya Sinulingga: Kenapa Prabowo di pecat oleh militer pada waktu itu? Apa latarbelakangnya?
 
Wiranto : Itu bukan karena permasalahan pasukan. Kelanjutan dari masaah penculikan.

Arya Sinulingga : Apa memang terbukti Prabowo melakukan penculikan?

Wiranto : Ya, kalau tidak ada tentunya tidak dipecat.

Arya Sinulingga : Kenapa tidak ditangkap atau dipenjara, kalau memang terbukti?

Wiranto : Prosesnya kan ada. Kalau saya jelaskan satu jam tidak cukup. Karena ada satu pemilahan antara misscontrol dari seorang panglima. Satu lagi over reaksi dari suatu perintah. Semua ada prosedurnya. Dewan kehormatan kemudian memeriksa, kemudian memberikan suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

Arya Sinulingga : Apakah karena mantu dari Soeharto dia tidak dipenjara?

Wiranto : Oh tidak, justru waktu itu Pak Harto sendiri dan Pak Habibie menyerahkan kepada ABRI. Saya juga tidak mengambil keputusan pribadi. Tapi saya terakhir berikan pada Dewan Kehormatan Perwira yang terdiri dari banyak perwira bintang empat dan bintang tiga.

Arya Sinulingga : Dengan tindakan itu, sebenarnya seharusnya di penjara atau tidak?

Wiranto : Ya kenyataanya memang Dewan Kehormatan Perwira menyarankan supaya ada pemberhentian dari dinas militer.

Arya Sinulingga : Padahal kasusnya sangat berat. Penculikan itu kan menghilangkan orang?
Wiranto : Orangnya kan ada. Dibebaskan semua.

Arya Sinulingga : Sejarah ini penting diketahui oleh generasi muda. Ini kenapa kita tanya kepada sumber utamanya, yaitu anda.

Wiranto : Prabowo itu karena masalah penculikan kemudian diberhentikan dari milter. Kemudian anak buahnya yang melaksanakan proses penculikan itu diberikan hukuman sesuai dengan tingkatan keterlibatan mereka.

Arya Sinulingga : Saya pernah lihat foto anda saat sedang berbicara ada Pak SBY di belakangnya.

Wiranto : Dia kepala staff Sospol waktu itu. Saat saya menyatakan menggundurkan diri dari proses pencalonan presiden dan wakil presiden, saya memilih untuk mengamankan proses daripada masuk proses.

Arya Sinulingga : SBY kader anda di militer, bagaimana anda melihat kepemimpinan SBY. Seperti yang kita ketahui banyak kejadian beberapa waktu lalu. KPK melawan polisi. Lalu ada menteri yang satu dengan menteri lain ribut. Ini masalah kepemimpinan. Apa ini ciri leadership militer?

Wiranto : Begini, militer ini merupakan sebuah intitusi yang punya ciri khas. Tetapi tidak semua militer seragam di dalam berfikir dalam melakukan langkah-langkah yang di sebut leadership. Maka dalam militer pun di bagi-bagi. Seperti saya saat masuk akademi militer, itu psikotes pertama adalah pantas tidak seorang ini menjadi seorang militer. Lalu, tiga tahun kita masuk akademi militer.
Setelah hampir lulus, kita di psikotes lagi dia masuk golongan manusia penempur atau bukan. Fighter or not fighter. Yang bukan fighter masuklah bagian perlengkapan, bagian kesehatan, yang tempur dia masuk ke infantri, kavaleri. Lalu kita bertugas masuk skuad hampir lulus di tes lagi, psikotes lagi. Jadi seorang stafer atau commander untuk persiapan nanti ke panglima atau ke staf.
Dengan demikian di militer pun sudah sadar bahwa tidak semua anggota militer mempunyai suatu karakter yang sama. Sehingga kemudian di situlah ada psikotes kemudian di arahkan. Tetapi di sipil kan tidak ada.

Arya Sinulingga : Untuk SBY sendiri bagaimana?

Wiranto : Ya, saya sendiri tidak punya hak. Tidak punya referensi beliau bagian mana ini. Tapi, karakter seorang komandan itu macam-macam, karakter pemimpin juga macam-macam. Ada yang cepat menggambil keputusan tanpa berfikir belakangan. Ada yang berfikir lambat, lama menggambil keputusan. Bahkan ada yang tidak menggambil keputusan karena takut ada resiko. Kita tinggal pilih aja masuk kategori mana?

Arya Sinulingga : Seringkali banyak energi terbuang karena berbagai pertentangan di negeri ini. Itu bagaimana?

Wiranto : Yang saya ketahui, karena saya pernah mendampingi tiga presiden. Presiden Soeharto,  Habibie sepanjang karier beliau sebagai presiden saya mendampingi terus menerus, kemudian presiden Abdurrahman Wahid saya mendampigni beliau. Paling tidak saya punya referensi bagaimana pemimpin yang pas untuk memimpin untuk negara yang sedemikian luas, besar, dan banyak penduduknya.

Saya melihat Presiden itu kurang lebih dari antara lima hingga delapan keputusan, everyday, setiap hari. Kalau dia menunda satu hari dua keputusan, besok sudah akan bertambah. Menunda lagi besok akan bertambah lagi. Dan keputusan-keputusan yang di ambil dalam keadaan terlambat. Sayangnya tidak pernah ada di Indonesia ini kursus presiden. Tidak pernah ada sekolah jadi presiden. Ini yang saya pertanyakan, bagaimana ini? Calon presiden sudah cukup banyak kan, apa tidak kursus dulu supaya tidak kaget terpilih menjadi presiden.

Arya Sinulingga : Jadi apa SBY kaget juga saat jadi presiden?

Wiranto : Hahahaha tanya sendiri.

Arya: Sebagai calon presiden, menurut anda apa kekurangan Presiden saat ini? Apa yang perlu dibenahi?

Wiranto: Sangat subyektif jika saya membicarakan kelemahan seorang kepala negara.
Yang bisa saya katakan negara ini dalam kompetisi global memerlukan sutu keputusan-keputusan yang cepat untuk kita tidak ketinggalan dengan dinamika global yang sangat cepat. Sebab, ketika kita terlambat mengambil keputusan, kita kehilangan peluang-peluang kompetisi global.

Cukup banyak keputusan-keputusan yang bisa lebih cepat. Misalnya seperti beberapa kasus-kasus korupsi yang saat ini merebak ya, harusnya cepat diputuskan walaupun dalam tanda kutip, presiden mencampuri urusan-urusan badan-badan lain.

Arya Sinulingga: Selain itu, masalah apa yang juga harus ada campur tangan Presiden?

Wiranto: Misalnya saja keputusan tentang masalah PSSI, ini saya juga agak gemas. Satu cabang olahraga yang digemari seluruh rakyat Indonesia yang kemudian ada duel kepengurusan. Ada duel penyelenggara kompetisi yang masing-masing tidak mau mengalah. Kemudian membuat masyarakat menjadi gemas. Dan celakanya lagi membuat olahraga nasional kita sangat terpuruk.

Ini berarti kan bukan permasalahan organisasi. Sudah masalah bangsa Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah kenapa tidak cepat. Kenapa tidak ada langkah cepat. Pak Agung Laksono kan jadi suatu tim peyelamat, tapi ya dibenarkan kok mengambil langkah yang cukup kuat. Ini kan contoh.

Arya Sinulingga : Anda  akan kembali maju sebagai calon presiden di 2014 yang ketiga kalinya.  Apa tidak bosan nih jadi capres?

Wiranto : Perjuangan tak kenal bosan ya. Kalau saya mencalonkan diri lagi ini bukan masalah bosan atau tidak bosan. Tetapi, ada perjuangan yang belum selesai. Jadi, kalau saya sudah mencalonkan diri dua kali tidak berhasil kemudian saya males atau trauma. Perjuangan saya untuk menjadi presiden saja padahal tidak. Tidak hanya semata-mata jadi presiden tapi ingin menjadi bagian dari negeri ini untuk bisa berubah.

Arya Sinulingga : Sebenarnya anda dulu salah atau tidak memilih Golkar sebagai basis?. Sebab Golkar dulu sangat terpuruk di masyarakat. Jangan-jangan itu faktor anda kalah?

Wiranto : Ya, bisa saja seperti itu ya. Tetapi kan faktor-faktor kekalahan bisa dari yang lain. Bisa dari masalah partainya, bisa dari publiknya, bisa dari masalah penyelenggaran yang tidak fair. Macam-macam lah. Tetapi saya tidak akan menyalahkan siapapun. Yang pasti kekalahan bagi saya merupakan suatu pembelajaran supaya kedepannya saya bisa lebih berhitung, lebih berhati-hati untuk melaksanakan atau berkompetisi di 2014.

Arya :  Apa evaluasi anda terhadap kekalahan dulu?

Wiranto : Begini, masyarakat Indonesia itu secara politis masih belum diberikan pembelajaran. Itu kan tugasnya partai politik ya sebenarnya. Memberikan pembelajaran politik supaya saat pemilu masyarakat tidak salah memilih pemimpin yang punya kompetensi. Kalau kita tidak punya pemahaman untuk memilih pemimpin yang punya kekutan, punya kompetensi, punya kualitas ini kan yang rugi negara juga yang rugi masyarakat.
Masalahnya adalah, sekarang kita kan masuk pemilihan langsung, tatkala masyarakat kita secara ekonomis masih banyak yang miskin, sehingga tawaran-tawaran dalam tanda kutip money politic.

Arya : Itu selalu terjadi ?

Wiranto : Ya, itu selalu terjadi. Maka itu kita perlu batasi dan inilah tugas dari KPU, Panwaslu, sekarang ada lagi badan kehormatan penyelenggara pemilu. Ini yang harus  membumi untuk mencegah berkembangnya praktek-praktek itu. Ini yang membuat kompetisi itu tidak fair. Output dari dua pemilu itu tidak berkualitas.

Arya : Sekarang kan pemilu agak berbeda dengan sebelumnya, sekarang incumbent tidak ada lagi. Artinya apakah ini ada peluang pemilu kali ini lebih fair?

Wiranto : Ya saya berharap begitu. Sekarang ditambah lagi kecuali KPU dan Panwaslu, ada badan kehormatan. Mudah-mudahan ada satu kontrol yang lebih ketat dalam penyelenggaraan pemilu sehingga masuk ke koridor yang benar. Walaupun tetap mesti diuji ya. Baru di Indonesia punya badan independent pemilu sampai tiga. Di negara lain enggak ada. Apakah ini suatu kelebihan atau kelemahan mari kita coba koreksi.

* Dikutip dari Okezone.com Jumat 18 Januari 2013 

Wiranto tentang Kepemimpinan Militer

Militer merupakan sebuah intitusi yang memiliki ciri khas, namun tidak semua militer seragam di dalam berfikir dan melakukan langkah-langkah yang di sebut leadership. Oleh karena itu dalam militer pun terdapat pembagian dalam penempatan setiap anggotanya, terlebih bagi seorang Perwira Militer. Seperti misalnya pada saat saya masuk akademi militer, psikotes pertama yang dijalani  adalah penentuan pantas atau tidaknya seorang Wiranto menjadi seorang militer. Kemudian, tiga tahun kita masuk akademi militer.

Setelah hampir lulus, kita kembali menjalani tes psikolog untuk menentukan apakah kita masuk golongan manusia penempur atau bukan. Fighter or non fighter? Yang bukan fighter masuklah bagian perlengkapan atau bagian kesehatan, yang masuk golongan tempur, maka dia masuk ke infantri dan kavaleri.

Lalu setelah kita bertugas masuk skuad hampir lulus di tes lagi, psikotes lagi. Jadi seorang stafer atau komander untuk persiapan nanti ke panglima atau ke staf. Dengan demikian, di militer pun sudah sadar bahwa tidak semua anggota militer mempunyai suatu karakter yang sama. Sehingga kemudian di situlah pentingnya fungsi umum dari psikotes untuk kemudian di arahkan. Di sipil, penggunaan psikotes yang berlapis-lapis atau berjenjang ini tergolong langka, bahkan disejumlah institusi nyaris tidak ada.

Ilustrasi diatas menjelaskan bahwa persepsi tentang kepemimpinan seorang militer dapat disamaratakan adalah tidak tepat. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kesamaan dari seluruh anggota militer terhadap semangat dan jiwa persatuan dan kesatuan dalam institusi militer melalui sistem garis komando.

Hanura Nomor 10

Apa atinya angka 10? Berikut gambaran arti angka 10 berdasarkan Numerology.

Numerology adalah ilmu yang berdasar pada angka dan efek besar yang dimilikinya terhadap kehidupan kita. Numerology adalah alat yang digunakan untuk menginvestigasi keberadaan kita dan mengungkap potensi terbesar kita baik dari segi tingkatan fisik, emosional, dan spiritual.

Nomor 10 membawa seluruh sifat perubahan baru kedalam kehidupan kita, dan terdapat sebuah elemen keuntungan pada energi-energi yang terkandung didalamnya. Melalui getaran ini anda mendapatkan pemahaman/wawasan untuk mengenali dan mengerti kebutuhan daripada kemanusiaan, dan kemampuan untuk membawa kedamaian dan harmoni bagi semua.

Bukan kita menaruh percaya pada tahayul tentang nomor, namun yang pasti kita berharap sifat-sifat yang dijabarkan diatas akan diteruskan dan diwujudkan oleh Partai Hanura sehingga memperoleh kemenangan di 2014.

Sumber:  http://numerology-thenumbersandtheirmeanings.blogspot.com/2011/05/number-10.html

Mengapa Hanura Bisa Lolos Ikut Pemilu 2014

Memang diakui bahwa persyarataan kali ini lebih ketat dibandingkan dengan verifikasi beberapa tahun lalu. Ada peningkatan persentase, baik dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan. Partai-partai yang tidak lengkap sekiranya akan sulit untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Ada paling tidak dua alasan mengapa Hanura bisa lolos verifikasi parpol peserta Pemilu 2014;

Sumber foto: Kompas.com

Pertama, Hanura kebetulan sudah dua tahun ini melaksanakan konsolidasi organisasi. Bukan karena kami mengantisipasi. Tapi kami menangkap politik tanpa organisasi yang solid dan merakyat tidak mungkin menang.

Kedua, Kita mempunyai hampir seribu kader di seluruh Indonesia tersebar di seluruh walikota yang tentunya mereka merupakan garda depan untuk membangun organisasi yang lengkap. Sehingga, mudah bagi kami menggembangkan organisasi yang ada.

RUU Kamnas, Wiranto: Jangan dibuat bertabrakan dengan demokrasi

Sebenarnya RUU Kamnas itu memang perlu. Negara tanpa undang-undang keamanan nasional itu sama saja kita membiarkan negeri kita telanjang tanpa suatu upaya-upaya untuk menggamankan situasi negri ini. Kita sadar bahwa keamanan merupakan persyarataan untuk kita bisa membangun. Sebab tidak mungkin kita membangun tanpa keadaan yang aman. Tidak mungkin kita membangun negara dalam keadaan yang tidak kondusif.

Maka sudah sepatutnya kita masuk ke wilayah yang aman itu. Disinilah letak kebutuhan akan undang-undang itu. Hanya saja undang-undang itu jangan hanya kemudian memberangus demokrasi yang sedang berjalan. Jangan sampai undang-undang itu kita buat bertabrakan dengan demokrasi yang sedang kita bangun. Hanura, melalui wakil kami yang duduk di kursi DPR, hanya mencermati beberapa pasal-pasal dari undang-undang Kamnas yang kami anggap harus ada suatu modifikasi sehingga tidak bertabrakan dengan proses demokrasi yang sedang kita bangun.

Wiranto "Produk Orba"

Istilah ini acap kali dibahas dalam sudut pandangan dan pemikiran yang sempit, sehingga memberikan kesan negatif. Bagi saya, hal yang terpenting adalah mengajak seluruh kalangan untuk berpikir jernih dan rasional terhadap "istilah" ini.

Ada beberapa fakta yang tidak akan pernah terbantahkan berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan fakta riwayat hidup saya. Wiranto dilahirkan dan dibesarkan pada masa ORDE LAMA, meniti karir di masa ORDE BARU, dan berlanjut ke masa ORDE REFORMASI membantu Presiden BJ Habibie serta Presiden Gus Dur sebagai menteri. Fakta ini secara jelas menunjukkan bahwa latar belakang kehidupan dan perjalanan karir saya adalah hasil dari KETIGA ORDE diatas.

Satu hal yang menguntungkan adalah bahwa saya memiliki pengalaman hidup di KETIGA ORDE pemerintahan ini dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Orang yang bijak adalah ia yang dapat melestarikan segala kelebihan masing-masing periode, serta memperbaiki segala kekurangan/kesalahan yang terjadi di masing-masing periode. Semoga bermanfaat!

Degradasi akhlak dan moral

Akar dari permasalahan bangsa ini adalah degradasi akhlak dan moral. Ini sangat berbahaya bagi negara. Ini sebabnya kita acap kali dihujat dan diejek oleh negara lain. Apa kita rela ini berlanjut terus? apa kita rela harus kirim tenaga kerja pembantu rumah tangga? ini tidak boleh terjadi lagi!

Kehadiran Partai Hanura sesungguhnya menjawab permasalahan bangsa yang semakin parah ini. Partai Hanura berupaya mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang selalu mengandalkan hati nurani dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Hati nurani merupakan kompas kebenaran yang selalu mengarahkan manusia pada jalan yang benar dan mulia. Kehadiran para pemimpin inilah yang akan mampu merubah nasib bangsa sekarang dan masa depan. 

Wiranto: Lebih baik mikirin rakyat!

Jangan tambah kisruh, biarlah diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan dengan DPR. Kekisruhan antar lembaga, antar pejabat, jangan dilanjutkan, lebih baik kita mikirin rakyat. Permasalahan bangsa sudah begitu rumit, tidak perlu menambah pelik situasi. Saat ini diperlukan kerja yang lebih terfokus bagi masing-masing pihak, pemerintah maupun DPR bahkan seluruh elemen bangsa, untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

Berita terkait:
* Video: Wiranto sesalkan polemik Dahlan dan DPR, www.beritasatu.com 19/11/2012

Wiranto tentang revisi Undang Undang KPK

Secara prinsip, saya dan kita semua harus mendukung segala upaya yang dilakukan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Menyikapi upaya merevisi Undang-Undang KPK dari kalangan DPR, kita juga harus melihatnya secara jernih dan rasional. Ada beberapa kalangan yang menganggap kinerja KPK sudah cukup baik sehingga tidak diperlukannya perubahan. Ada beberapa kalangan berpendapat kinerja KPK sudah bagus, namun masih terdapat hambatan dalam beberapa penyelesaian kasus-kasus tertentu seperti; Centuri, Mafia Pajak, Nazaruddin, dan kasus besar lainnya. Di pihak yang lain, justru beranggapan kinerja KPK ini sudah terlalu kebablasan melampaui kewenangan-kewenangan yang wajar sehingga KPK telah berubah menjadi lembaga superbodi yang telah dan akan sulit dikontrol keberadaannya.

Menurut saya, jalan yang terbaik adalah mencari akar permasalahan terhadap persepsi yang berkembang di berbagai kalangan tersebut untuk dicarikan solusinya. Revisi Undang Undang KPK adalah baik selama itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPK dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Jika perangkat yang digunakan KPK dalam bekerja selama ini dinilai sudah efektif dan efisien, maka sudah selayaknyalah dipertahankan. Berbagai kewenangan KPK yang dianggap melebihi kewajaran, ada baiknya dibatasi. Kurangnya perangkat pendukung KPK dalam bekerja menyelesaikan kasus-kasus kakap yang banyak menyita perhatian publik pun, harus mendapatkan perhatian untuk dicarikan solusinya.Upaya untuk mengontrol kinerja KPK pun juga dianggap baik, selama tidak mengganggu dan menghambat suksesnya kerja KPK mencapai visi dan misi yang diembannya.

Untuk itu, dalam menyikapi upaya merubah Undang Undang KPK harus dilihat lebih jauh pada pokok permasalahannya namun tetap dalam kerangka berpikir upaya maksimal pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya yakin publik selalu mendukung keberadaan KPK. Upaya mempertahankan status quo ditengah-tengah pesatnya perubahan kultur dan teknologi, khususnya dalam modus tindak pidana korupsi adalah mustahil. Yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan perubahan-perubahan yang positif demi kepentingan besar mendukung upaya negara dalam memberantas budaya korupsi sampai keakar-akarnya.

Wiranto tentang Kunjungan Luar Negeri DPR RI

Dalam era globalisasi, suatu Negara tidak akan mungkin mampu mengisolasi dirinya sendiri terhadap pengaruh dari luar negeri. Pada jaman dahulu memang sempat ada sebutan Negara tirai bambu dan Negara tirai besi. Saat ini, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, mengisyaratkan bahwa kita tidak akan mungkin menghindar dari pengaruh-pengaruh Negara lain, termasuk teman-teman di DPR RI. Tidak mungkin jika rekan-rekan di DPR memutuskan mengisolasikan dirinya untuk tidak berhubungan dengan Negara-negara lain. Tidak mungkin jika kita tidak belajar dari apa yang dimiliki oleh Negara-negara lain. Dengan demikian adalah tidak mungkin jika kita melarang anggota DPR RI untuk berpergian ke luar negeri.

Tidak mungkin melarang berarti diijinkan. Jika diijinkan, jangan sampai kemudian ijin tersebut disalahgunakan dengan jalan-jalan tidak karuan. Pokok permasalahannya adalah tinggal kita mengatur perijinan tersebut agar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apa artinya? Kita kurang control.

Jadi ijin secara kolektif boleh, bahkan dirancang betul-betul oleh rekan-rekan di DPR. Dan pada saat keluar negeri pun, harus ada control yang baik, harus ada pertanggungjawaban yang baik, sehingga keluar negeri itu tidak dengan mudah disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan misi yang diemban oleh para anggota DPR tersebut.

Marilah kita berpikir secara obyektif dan jangan subyektif, dan jangan emosional. Jika semua fraksi mengatakan tidak boleh keluar negeri, maka hal ini bukan merupakan solusi yang bijaksana. Bagaimana jadinya DPR-RI jika tidak memiliki hubungan internasional, walaupun pada saat ini teknologi memungkinkan menjalin komunikasi jarak jauh, namun terkadang komunikasi langsung sangatlah perlu. Jadi kesimpulannya adalah masalah control kita yang kurang. 

Selanjutnya adalah masalah reward and punishment. Jika benar-benar kunjungan keluar negeri itu tidak dilaksanakan dengan baik atau hanya rekreasi dan jalan-jalan, maka berikanlah sanksi yang keras. Mereka akan takut, karena ini adalah uang rakyat dan misi rakyat yang disalahgunakan. Jika disalahgunakan berarti rakyat berhak menuntut apa sanksinya. 

Untuk itu marilah kita berpikir dengan jernih untuk mencari pemecahan dari permasalahan dengan bijak yang tidak merugikan kepentingan bangsa kita.

Wiranto Tentang Terorisme

Jika kita amati, terorisme ini sudah merupakan jaringan internasional atau global. Dari kejadian-kejadian yang ada, relatif sedikit terjadi satu aksi terorisme yang dilakukan oleh warga Negara X di Negara X pula. Ini berlaku pula di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapore, Philipina, Vietnam, dan lainnya. Pertanyaannya mengapa aksi terorisme di Indonesia justru dilakukan oleh warga Negara Indonesia sendiri?

Saya melihat ada keterkaitan antara terorisme dengan hal-hal yang menyangkut rasa ketidakadilan dan  penegakan hukum. Rata-rata para pelaku terorisme di Indonesia adalah pihak-pihak yang merasa termarginalkan, terkucilkan, dan bahkan tidak diperdulikan. Kecenderungannya, orang-orang semacam itu dengan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk untuk membuat negerinya sendiri tidak aman. Untuk melampiaskan rasa ketidakadilan itu dalam bentuk-bentuk yang merusak. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan dan penegakan hukum berbanding lurus dengan naik-turunnya terorisme di Indonesia.

Jika rasa keadilan sudah terpenuhi, kesejahteraan masyarakat sudah semakin meningkat, penegakan hukum semakin baik, maka saya yakin bahwa terorisme di Indonesia akan menurun dan bahkan hilang.

Kita juga tidak bisa dengan serta merta menyalahkan aparat keamanan yang tidak siap, selama kita masih membiarkan sumber-sumber dari adanya terorisme itu masih ada dan masih berlanjut.

Setiap orang mempunyai satu kecenderungan untuk menampakkan kejengkelannya pada saat ia diperlakukan tidak adil. Kecenderungan itu dimunculkan atau tidak, terekspresikan atau tidak, tergantung penegakkan hukum. Pada saat hukum ini lemah, maka dengan mudah mereka melampiaskan kejengkelan itu dalam ekpresi-ekspresi yang merusak keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.  

Wiranto Buka Pergelaran Ramadhan Jazz Festival

Ketua Dewan Pembina Masjid Cut Meutia membuka Ramadhan Jazz Festival, Sabtu (29/7) malam “Sebenarnya sejak saya Panglima Kodan Jaya tahun 1995, saya sudah menjadi pembina remaja Masjid di Cut Meutia ini, bagi saya nostalgia setiap tahun”.

Wiranto Soal Capres 2014

"Prajurit itu tak pernah mati dalam perjuangan. Perjuangan itu mati kalau dia sudah mati nanti. Saya ini masih hidup, sehat, dan tahu masalah yang menimpa negeri ini. Apa salahnya kemudian dari partai saya ingin tetap mengajukan saya sebagai capres. YANG MENENTUKAN NANTI ADALAH RAKYAT DAN TUHAN,"

Pemberantasan Korupsi

Jadi pemimpin jangan mengunakan otak untuk mencari keuntungan finansial dan sumber daya politik saja, tetapi saat memimpin nanti gunakan hati nurani.

Tidak mudah memotong jalur korupsi, butuh waktu. Ini kembali ke hati nurani masing-masing. Kami berharap mulai saat ini hanura akan berada di jalan yang benar termasuk kesadaran rakyat Indonesia memberantas korupsi.

Makasar, 15 Juli 2012

Wiranto Tentang Survei Capres 2014

Dari berbagai survei, Wiranto tidak masuk tiga besar menjadi capres pilihan rakyat. Tapi Ketua Umum Partai Hanura itu tetap saja dijagokan partainya untuk bertarung dalam Pilpres 2014. Misalnya saja survei yang di­lakukan Lingkaran Survei In­donesia (LSI) yang me­nem­patkan Megawati Soekarnoputri teratas. Kemudian disusul Pra­bo­wo Subianto dan Aburizal Bakrie.

Menanggapi hal itu, Wiranto tidak berkecil hati. Sebab, di sur­vei lain namanya masih muncul. Bekas Panglima TNI/Menhan itu malah menasihati lembaga survei agar menjalankan fungsinya se­bagaimana mestinya. Maksudnya supaya tetap dipercaya publik. ”Saya berharap lembaga survei tidak merangkap sebagai lem­baga konsultan,’’ kata Wiranto ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin. 
Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang salah dari survei itu?
Kita sering dikejutkan dengan hasil survei itu. Sebab, hasilnya sa­ngat berbeda dengan survei in­ternal yang dilakukan partai politik. Kita semua tahu bahwa dampak dari hasil survei yang dipublikasikan sangat luar biasa kepada publik. Tapi survei dilakukan secara pro­fesional.
Kalau sekarang kurang pro­fesional begitu ?
Kenyataannya banyak sekali lem­baga survei yang menguji po­pu­laritas tokoh politik maupun partai politik dengan hasil yang jauh berbeda satu dengan lainnya. Apabila hal ini terus berlangsung, ke­percayaan masyarakat ter­ha­dap survei semakin menurun.
Kalau lembaga survei ingin te­tap mendapatkan kepercayaan pub­lik, sebaiknya tidak me­rang­kap lembaga konsultan. Sebab kalau hal itu tetap dilakukan, ma­ka sudah dapat dipastikan ha­sil­nya menjadi bias. Sulit untuk di­katakan obyektif. Dengan pe­nalaran yang sederhana saja, kon­sultan merangkap melakukan survei, tentu memberikan skor yang tinggi terhadap obyek men­jadi tangung jawabnya.
Partai Hanura sudah menca­lonkan Anda ya?
Saat Rapat Kerja Nasional, seluruh Dewan Pengurus Daerah meminta saya untuk terus maju se­bagai calon presiden 2014. Me­reka merasa track record dan kua­litas kepemimpinan yang di­miliki saya telah sesuai dengan ke­butuhan obyektif akan ke­pe­mim­pinan yang diharapkan bangsa Indonesia di tahun 2014 yang diharapkan bijak, berani, dan berkhidmat untuk rakyat.
DPP Partai Hanura menilai dan memahami bahwa suara itu mur­ni semangat dari seluruh kader partai sebagai bagian dari se­ma­ngat mereka. Saya pribadi tidak pantas untuk menolaknya. De­ngan demikian Partai Hanura sudah memilki capres 2014.
Kapan pencalonan Anda di­deklarasikan?
Deklarasi hanya tinggal me­nunggu saat yang tepat. Saat ini kami sedang sibuk untuk melan­jut­kan konsolidasi partai sampai ting­kat yang paling bawah. Itu le­bih penting ketimbang deklarasi.
Apa tidak mau mengikuti lang­kah Partai Golkar yang telah mendeklarasikan Aburi­zal Bakrie sebagai capres?
Buat apa kami mengikuti langkah Partai Golkar dan Pak Ical. Lebih baik saya melakukan konsolidasi. Partai Golkar me­miliki kondisi internal yang ber­beda dengan Partai Hanura. Di sa­na banyak tokoh yang po­ten­sial, sehingga Partai Golkar me­miliki cara sendiri untuk memilih capres. Itu urusan Partai Golkar, ka­mi tak mencampurinya. Kalau Pak Ical telah menjadi calon de­finitif, saya mengucapkan sela­mat kepada Partai Golkar dan Pak Ical.
Apa Anda siap bertarung dalam Pilpres 2014?
Dari dulu saya sudah siap. Mu­dah-mudahan pada saatnya nanti orientasinya adalah adu kualitas, melalui pelaksanaan pemilu yang benar-benar jurdil. Dalam persaingan global yang semakin berat dan ketat ini semua bangsa di dunia berlomba-lomba ingin mensejahterakan rakyatnya.
Saat ini Indonesia sedang meng­hadapi banyak masalah, baik masalah ideologi, de­mok­tratisasi yang gagal, ketimpangan eko­nomi, kemananan, dan ba­nyak lagi masalah domestik lain­nya yang merupakan tantangan yang cukup bagi pemimpin ke depan nanti.
O ya, apa Hanura telah mem­­buat survei?
Oh ya. Partai kami memiliki banyak intelektual yang sangat memahami seluk beluk survei yang benar dan berkualitas. Kami telah melakukan survei dengan metode yang benar. Pemilihan sam­pel yang acak dan tersebar, kuisioner yang tidak meng­arah­kan dan valid. Tidak saya izinkan diintervensi kepentingan apapun. Kami ingin melihat hasil yang riil untuk kepentingan partai di kemudian hari.
Hasilnya?
Tidak etis kalau saya paparkan menyeluruh di sini sebelum mendapat persetujuan dari partai-partai lainnya. Yang jelas, Partai Ha­nura menempati urutan ketiga dengan skor 11,92 persen. Skor yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh bebe­rapa lembaga survei yang telah mempublikasikan temuannya.
Dari hasil tersebut Partai Hanu­ra sudah sangat memahami po­sisi, dan apa yang kami lakukan ke depan. Itulah gunanya survei. Bu­kan untuk saling menekan dan saling menjatuhkan.
Bagaimana pertarungan Pemilu 2014?
Saya kira lebih seru dan lebih ke­tat. Partai-partai politik sudah semakin siap dan memahami karakter pemilih. Rakyat sudah partai apa yang akan dipilih. Ambang batas partai untuk tetap eksis juga sudah ditetapkan. Bagi Partai Hanura dengan Parlia­men­tary Threshold 3,5 persen rasanya tidak terlalu khawatir. Sebab, Pemilu 2009 kami lolos. Padahal, sebagai partai baru dalam waktu tiga tahun harus melakukan ber­bagai kegiatan sekaligus. Antara lain membentuk organisasi dari pu­sat sampai daerah, verifikasi dua kali, kampanye, menyeleksi ka­der dan kampanye merupakan kegiatan yang cukup melelahkan. Namun hasilnya cukup sepadan. Kami lolos, masuk 9 besar de­ngan perolehan suara sekitar 3,7 persen dari suara nasional.
Target Anda Pemilu 2014?
Tiap daerah pemilihan, kami punya satu perwakilan untuk DPR. Sedangkan untuk DPRD yang sekarang sudah berjumlah 900 orang lebih bisa berlipat lagi.
Hanura sedang gencar mela­kukan roadshow ya?
Benar sekali. Secara internal kami melakukan roadshow untuk melakukan pengecekkan kesiap­an organisasi dan para kadernya, juga untuk mempererat hubungan silaturahmi pengurus pusat dan daerah. Sedangkan secara ekster­nal, kami ingin lebih menge­nal­kan perjuangan Partai Hanura yang benar-benar hidup mati ber­sama rakyat.
Kenapa harus diperkenalkan lagi?
Banyak kalangan masyarakat yang belum memahami perjuang­an Partai Hanura yang sesung­guh­nya. Partai Hanura tidak se­kadar berburu jabatan, apakah le­gis­latif maupun eksekutif. Tu­juan yang lebih jauh lagi Partai Hanura adalah menyebarluaskan hati nurani yang merupakan sum­ber kebenaran dan kemuliaan untuk kembali dimiliki bangsa Indonesia, khususnya para pe­mim­pinnya yang saat ini sedang mengalami kemerosotan akhlak dan moral.
Dengan kembalinya hati nurani menjadi nakhoda kehidupan bangsa, niscaya segala penyakit akhlak dan moral seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan kejahatan lainnya yang mewabah dapat dicegah secara dini, dan akhirnya dapat dihentikan.
Apa roadshow ini juga untuk pencapresan Anda ?
Tak dapat dihindari para kader yang menginginkan ketua umum­nya maju sebagai capres terus mem­berikan dukungan di setiap daerah. Nah itu kan seperti kam­pa­nye walaupun sebenarnya be­lum masuk ke wilayah kampanye ka­rena terbatas internal partai.

Dimuat di harian Rakyat Merdeka 4 Juli 2012

Duka Cita Bagi Korban Kecelakaan Pesawat Fokker 27

Turut berduka cita atas meninggalnya korban kecelakaan pesawat Fokker 27 pada hari Kamis 21 Juni 2012. Semoga arwah para prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan amal, bakti, dan pengabdian kepada keluarga, sanak saudara, dan negara. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan bagi para keluarga, sanak saudara, dan kerabat para korban. Amin.

APBN untuk Rakyat versi Wiranto

Dalam menyusun belanja negara, saya memegang prinsip  bahwa kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat, penghapusan kesulitan hidup, dan pengutamaan kepentingan mayoritas yang lebih besar daripada kepentingan segolongan minoritas. Suatu pengorbanan atau kerugian pribadi dapat atau bahkan perlu dilakukan guna menyelamatkan pengorbanan atas kerugian umum.

Jika dihadapkan dengan kondisi permasalahan APBN yang lebih bersifat tambal sulam, saya berkeyakinan perlu adanya penegasan peran distributif dan alokasi dari APBN. Penegasan ini akan saya lakukan dengan memperbesar porsi anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat, seperti anggaran untuk kesehatan dan pendidikan serta belanja social lainnya. Sehingga porsi anggaran belanja langsung bagi rakyat memiliki porsi yang lebih besar dari porsi belanja rutin. Peningkatan porsi ini adalah upaya mengembalikan fungsi APBN sebagai wahana pemerataan pendapatan dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Peningkatan ini juga merupakan pemenuhan UUD yang diamanatkan bahwa negaralah yang berkewajiban menjamin seluruh kebutuhan hidup rakyatnya.

Di sisi lain, sebagai konsekuensi dari pembesaran belanja yang diperuntukkan bagi rakyat, pembelanjaan untuk birokrasi perlu dirampingkan dan ditinjau ulang, sehingga seseuai dengan asas-asas produktifitas dan efisiensi. Demikian pula porsi anggaran yang diperuntukkan bagi subsidi perlu ditijau secara komprehensifi, untuk mencapai keadilan dan tepat sasaran, sehingga penerimaan manfaat haruslah mereka yang benar benar berhak mendapatkannya.

Penataan organisasi birokrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan pemerintah, dan dinamika administrasi publik. Pembenahan dan pembangunan kelembagaan yang terarah dan berorientasi pada kepentingan rakyat, akan member manfaat bagi masyarakat dan negara yang lebih adil dan rasional. Penataan organisasi birokrasi dengan pilar utamanya organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia tersebut akan saya kaji ulang  secara seksama meliputi pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi, serta modernisasi kelembagaan pemerintah terutama kementrian yang terkait langsung dengan kebijakan dan implementasi bidang ekonomi, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan observasi saya, jumlah kementrian dan lembaga non-departemen seharusnya hanya berjumlah sebanyak-banyaknya 20 kementrian dan lembaga non-departemen, karena sebagian besar tugas dan fungsi pelayanan public sudah diserahknan kepada pemerintah daerah. Disamping itu sekitar 40 persen sampai dengan 50 persen pejabat kunci di kementerian-kementerian tersebut harus ditata ulang, bahkan diganti dengan pejabat yang memiliki kompetensi tinggi, tidak memiliki rekam jejak yang membudak pada kepentingan konspirasi internasional serta memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang strategis. Langkah ini akan menjadikan birokrasi lebih efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pada gilirannya, pemerintah akan mampu meningkatkan kesejahteraan PNS berbasis merit system serta system pension PNS memberikan kesejahteraan yang lebih baik.

Sementara dari sisi pendapatan, saya berpendapat bahwa kemandirian sebuah negara tergantung kepada kesanggupan pemerintahnya mengumpulkan penerimaan dan mengatur pengeluaran serta mendistribusikannya secara merata guna memenuhi kebutuhan bersama. Dengan demikian, dalam mengelola keuangan negara , maka saya hanya akan menganggarkan pengeluaran bila ada penerimaan. Saya menghindari monopoli swasta, sikap boros, namun mendukung peningkatan penawaran total dan kesejahteraan ekonomi.

Saya berusaha menghindari utang. Kita terpaksa berhutang, jangka waktu yang ditetapkannya pendek dan tidak berbunga. Pengelolaan APB harus berbasis kemandirian. Untuk bisa melepaskan diri dari DEBT-TRAP (jebakan hutang), maka “BUDAYA” non-defisit anggaran harus ditegakkan. Pengeluaran harus disesuaikan dengan pemasukan. Jangan besar pasak daripada tiang.

Dikutip dari buku "Meretas Jalan baru Ekonomi Indonesia", tahun 2009 oleh Wiranto

WIRANTO SEPUTAR PERSIMPANGAN KOALISI SETGAB

Apakah ada upaya pendekatan yang dilakukan oleh partai demokrat terhadap Hanura?

Pendekatan langsung kepada saya tidak ada, kalau pendekatan antar fraksi mungkin ada namun sebenarnya untuk kepentingan RUU Pemilu. Pasca Paripurna tentang BBM sampai saat ini, saya belum mendengar atau belum ada laporan yang secara spesifik berkaitan dengan pendekatan-pendekatan semacam itu.

Apakah tidak ada laporan mengenai keberadaan sebuah draft kesepahaman atau kesepakatan apapun itu bentuknya?

Pada saat mau memutuskan RUU Pemilu itu, memang ada pertemuan-pertemuan atau kesepakatan-kesepakatan bersama tapi bersifat TAKTIS dan untuk kepentingan saat itu. Namun bukan kemudian mengarah pada suatu koalisi permanen, dan sifatnya fraksi-to-fraksi bukan partai-to-partai

Kalau bicara koalisi jangka panjangnya, Pak Wiranto sendiri berminat atau tidak?

Saya kira memang berbeda antara koalisi permanen bukan seperti itu bentuknya, karena Partai hanura sudah mempunyai partner dalam rangka koalisi permanen…dengan rakyat itu. Sehingga pemahaman koalisi dan oposisi bagi Partai Hanura adalah kami tidak mungkin secara permanen beroposisi dan berkoalisi dengan institusi atau dengan satu lembaga. Yang kami arahkan adalah kami bisa berkoalisi dan beroposisi dengan satu kebijakan dari institusi itu. Pada saat kebijakan itu pro-rakyat, tidak ada alasan kami untuk beroposisi, kami mendukung sepenuhnya, barisan paling depan. Namun jika kebijakan itu ternyata merugikan rakyat, jelas untuk beroposisi.

Untuk sekelas Pak Wiranto ya tentunya kalau pun ada pendekatan-pendekatan tertentu seharusnya lewat Pak SBY? Apakah begitu ekspektasinya?

Sudah pasti. Sehingga lebih jelas

Ketika kepentingan-kepentingan itu bersatu dengan partai koalisi, apakah sebelumnya sudah ada pembakuan dengan adanya draft tertulis yang ditandatangani seperti itu?

Ada pembakuan atau tidak, sebenarnya secara substansial kita sudah mengarah kesana. Banyak kebijakan pemerintah yang tentunya melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPR, Kami dari Partai Hanura lewat fraksi kami juga mendukung. Misalnya saja, undang-undang kedokteran, undang-undang pendidikan tinggi, dan kemarin undang-undang tentang masalah mengatasi kerusuhan social, kami langsung setuju dan mendukung. Artinya, kami tetap konsisten bahwa pada saat

Bagaimana tanggapan Pak Wiranto mengenai hiruk pikuk keberadaan Setgab akhir-akhir ini?

Dari awal saya merasa bahwa ini ibarat sebuah tanaman. Koalisi lewat model Setgab itu adalah tanaman, dan sekarang lagi menuai buahnya. Sebab saya bayangkan dari awal, kalau Hanura masuk Setgab, Gerindra masuk, PDIP mungkin masuk Setgab, lalu bagaimana bentuk demokrasi kita? Check and balance antara legeslatif dan eksekutif pasti akan menjadi kacau. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa Hanura, Gerindra, dan PDIP tidak dalam kerangka Setgab itu. Tetapi kalau tawaran itu diberikan pada Hanura untuk masuk kedalam koalisi, entah sebagai pengganti PKS atau untuk memperkuat keberadaan Setgab itu sendiri, PASTI KAMI AKAN MENOLAK. Karena kami tidak mungkin hanya mendapatkan jatah satu atau dua menteri tetapi menjual idealism kami. Idealisme kami terjual dengan hanya katakanlah mendapatkan jabatan itu. Hanura bukan kami bangun untuk mendapatkan jatah menteri. Kita memiliki perjuangan yang lebih jauh dan lebih baik yang harus kami capai.

Apa bentuk draft kerjasama yang ditandatangani?

Saya tidak melihat langsung hanya dilapori saja. Saya kira itu merupakan kebersamaan Taktis dan bukan bersifat Strategis. Strategis itu biasanya jangka panjang dan lebih menyeluruh. Ini hanya menyangkut kasus per kasus. Satu kasus ini, kebersamaannya bagaimana. Soal kemudian nantinya membela kepentingan rakyat, memang semua niatnya begitu. Tetapi terjemahannya bisa berbeda dan itu lazim saja. Jika itu tidak memenuhi criteria ini membantu rakyat, kami boleh menolak. Jadi tatkala kami menterjemahkan itu sangat membela kepentingan rakyat, kami mendukung.

Apakah sikap Hanura ini akan dipertahankan sampai 2014 nanti?

Itu merupakan prinsip dasar. Dari awal sudah saya katakan bahwa kami sebenarnya tidak mengenal koalisi atau oposisi, tetapi kami dipaksakan untuk masuk dalam situasi seperti itu. Maka ketimbang kami masuk dalam satu “koalisi permanen” lebih baik kami memilih suatu opsi dimana koalisi itu lebih didekati dari kebijakan. Itu akan kami pertahankan. PASTI…sampai nanti pemerintahan selesai. Kalau mendukung mungkin istilahnya berkoalisi dan kalau menolak istilahnya identik dengan beroposisi. Itu pilihan kami. Dengan demikian Hanura akan terlihat oleh masyarakat, terutama kader kami diseluruh Indonesia, bahwa kami konsisten. Apa yang kami lakukan adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan-kepentingan koalisi yang bersifat permanen. Koalisi permanen resikonya harus saling mendukung kebijakan dari pimpinan koalisi.

Bagaimana tanggapan bapak tentang survey-survey yang ada, terakhir LSI menempatkan Hanura pada posisi ke 10 dengan angka 0,9 persen yang merupakan suatu penurunan tajam dari perolehan suara Pemilu yang lalu waktu itu dengan mendapatkan suara 3,7 persen?

Menurut saya ini aneh. Pada saat menjelang PEMILU 2009, kami belum lengkap, masalah organisasi belum lengkap, hanya punya waktu 3 tahun kita harus melaksanakan verifikasi, membangun organisasi, belum sampai ke kecamatan, namun sudah dapat 3,7 persen. Tiba-tiba sekarang sudah konsolidasi, sudah ada sampai tingkat kecamatan, punya perwakilan di DPRD dan DPR seluruh Indonesi sejumlah 917, yang lebih besar ketimbang Gerindra, PKB, dan PPP, tetapi kami jumlahnya hanya segitu.

Untuk itu kami sudah melakukan sebuah eksperimen dengan melakukan survey internal melalui lembaga penelitian dan pengembangan kami, melalui metoda yang benar, system yang benar, mekanisme yang benar, ternyata cukup jauh lebih besar, yaitu 11,92 persen.

Bagaimana Pak Wiranto melihat perbedaan yang cukup jauh antara elektabilitas figur Ketua Umum Partai Hanura dengan elektabilitas partai itu sendiri?

Investasi yang saya tanam untuk popularitas, memang jauh lebih lama daripada Partai. Partai Hanura ini saya dirikan pada tahun 2006 usianya baru 5 tahun atau 6 tahun berjalan. Saya sendiri sejak tahun 1998, boleh dikatakan setiap hari bisa muncul di telivisi. Dan sampai sekarang boleh dikatakan ingatan public terhadap saya pada saat saya menjabat Menhankam/Pangab itu masih cukup kuat. Pada saat saya berpindah profesi pun termasuk pada saat saya mengikuti konvensi partai golkar, saya diuntungkan oleh popularitas saya. Oleh karena itu sangat wajar, jika ada niatan partai Hanura untuk mendorong Pak Wiranto mencalonkan diri sebagai calon Presiden, agar menarik popularitas, elektabilias dari partai kearah figur sentral partai Hanura.

Bagaimana Pak Wiranto melihat apa sebenarnya permasalahan yang ada di Setgab?

Sekarang kita berandai-andai. Seandainya awal pemerintahan pak SBY yang kedua dengan perolehan suara yang luar biasa itu kemudian tidak membangun koalisi pemerintahan yang seperti sekarang ini, tetapi membangun pemerintahan dari tenaga professional. Sehingga justru berkoalisi dengan segmen yang memilih beliau 60% itu dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro pemilih itu. Nanti seandainya ada tantangan yang luar biasa di DPR terhadap kebijakan pemerintah, maka tinggal diadu masyarakat yang diwakili oleh pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan yang bagus dengan partai yang menentang kebijakan itu, sehingga lebih kuat.

Wiranto Dukung Foke 2012

Banyak pihak yang mempertanyakan alasan Wiranto mendukung Foke untuk Pilgub DKI 2012. Terutama jika dikaitkan dengan citra Partai Demokrat yang sedang terpuruk, serta usaha Partai Hanura meraih simpati publik dengan konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat melalui pendekatan Hati Nurani.

Ada beberapa pertimbangan dan alasan yang melatarbelakangi dukungan Wiranto bersama partai Hanura ini.

Pertama, Wiranto beranggapan bahwa Foke lebih berpengalaman dalam memahami DKI dengan segala permasalahannya. Poin ini dianggap lebih berbobot tinggi ketimbang memberikan dukungan kepada kandidat yang HANYA MENGANDALKAN JANJI-JANJI.  “Experience of change” lebih baik daripada “Promises of change”. Tingkat kepastian perubahan di Jakarta, dengan segala bentuk permasalahannya, akan lebih jelas ditangan Foke jika dibandingkan dengan tangan orang “baru” yang masih “coba coba”.

Kedua, dukungan terhadap Foke didekati dari kualitas figur, popularitas, dan pengalaman yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Memang figur Foke tidak bisa dipisahkan dari Partai Demokrat, namun alasan ini tidak cukup kuat untuk bisa dijadikan penghalang untuk menjatuhkan pilihan terbaik diantara calon yang lain. Berkali-kali diutarakan Wiranto bahwa tidak haram berkoalisi dengan partai berkuasa, apabila untuk yang terbaik bagi warga Jakarta.

Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa elektabilitas Foke masih tertinggi diantara para pesaingnya. Faktor elektabilitas ini juga menjadi bahan pertimbangan keputusan untuk mendukung Foke. Tidak ada pihak manapun yang berusaha mendukung calon yang memiliki elektabilitas rendah. Potensi kemenangan Foke dianggap menjadi potensi kemenangan partai Hanura di ibukota Negara, dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat melalui kekuatan Hati Nurani.

Keempat, berkaitan dengan poin pertama, apa yang perlu dilakukan adalah meminta komitmen Foke lebih maksimal melakukan kebijakan yang lebih progresif bagi bagi warga Jakarta. Hal ini hanya bisa dilakukan jika seorang pemimpin sudah tahu dan mengerti apa saja permasalahan di lapangan dan apa saja yang menjadi hambatan dari solusi pemecahannya. Bagi Wiranto, dari kondisi seperti ini warga Jakarta akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan kondisi Jakarta yang dipimpin oleh pemimpin yang baru akan menyesuaikan, mempelajari masalah, dan menjalankan “trial and error” terhadap solusi yang akan dilakukan. Akan lebih mudah memberikan masukan-masukan positif kepada pemimpin yang berpengalaman, ketimbang kepada yang belum berpengalaman.

Permasalahan Jakarta sudah rumit, waktu yang tersedia sangat singkat, sehingga kondisi stabilitas Jakarta lebih mendukung proses pembangunan ketimbang tingginya tingkat ketidakpastian yang dibawa oleh pemimpin baru.

Masih banyak lagi pertimbangan dan alasan kuat lainnya yang membuat Wiranto dan Partai Hanura mendukung Foke. Bagi masyarakat yang memberikan penilaian negatif terhadap keputusan ini, Wiranto menilai hal ini adalah wajar.

Keputusan ini tidak lain adalah untuk kepentingan warga Jakarta sendiri. Alasan-alasan diatas menjelaskan mengapa warga Jakarta akan lebih diuntungkan dari kepemimpinan Foke. Perlu diingat bahwa perjuangan Wiranto dalam mengedepankan hati nurani rakyat adalah tetap menjadi prioritas utama. Dengan penjelasan ini, paling tidak warga Jakarta bisa mendapatkan prespektif yang lebih luas tentang alur dan konteks pemikiran Wiranto bersama Partai Hati Nurani Rakyat.

Untuk itu, kami mengajak warga Jakarta untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2012 – 2017. Karena suara anda akan ikut serta menentukan nasib ibukota kedepan. Saran Wiranto bersama Partai Hanura, pilihlah pemimpin yang sudah dikenal dan teruji, demi masa depan DKI Jakarta yang lebih baik.