apakah seandainya pak jd presiden ,, bisa tdk melakukan perubahaan?? atau tetap saja didalam lingkaran sistem yg sdh ada. krn biasanya sprti itu,, berkoar2 mengkritik tapi setelah sdh tercapai apa yg pak inginkan, tetap sj sprti pemimpin yg terdahulu diam dan mengikuti saja, karna sdh mendapat kenyamanan yg diberikan oleh sistem yg sdh menggurita ini..
Jabatan apapun adalah amanat dari Tuhan YME dan yang dipimpinnya (atau rakyat). Wajib hukumnya untuk melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa motif dari calon pemimpin untuk berusaha mencapai apa yang diinginkannya?... Harta kah? Fasilitas? Popularitas? Kenyamanan? Gengsi? atau lainnya? Motivasi inilah yang sebenarnya akan menentukan keberhasilan pemimpin tersebut. Contoh, jika pemimpin mengejar kenyamanan, maka setelah tercapai, adalah wajar jika ia akan berusaha mempertahankan kenyamanan tersebut. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengejar perbaikan nasib rakyat?
Memang benar bahwa mengabdikan diri untuk negara bukan hanya dari jabatan. Keberadaan panggilan untuk berusaha merubah nasib bangsa tidak bisa dipungkiri dan diabaikan. Panggilan ini lebih kuat ketimbang hanya menghabiskan masa pensiun dengan mengemong cucu, liburan, berkebun, bersantai-santai, sementara nasib rakyat makin hari tambah memprihatinkan. Mungkin lain cerita jika nasib rakyat sudah lebih baik dari saat ini.
Kritik apapun untuk tujuan yang baik pasti ada nilai positifnya sekalipun hanya sedikit. Yang terpenting adalah kritik yang konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kalau APBN tidak prorakyat lalu alokasi belanjanya ke mana pak ? sistem pemerintahan sekarang ini sebenernya menganut sistem apa? mengapa janji2 yang digembor2kan dulu sebelum menjabat mlempem kalau sudah ongkang2 duduk dikursi siggasana ?
Mengenai alokasi belanja bisa cek di tulisan "APBN untuk Rakyat versi Wiranto". Sistem yang sah menurut UUD adalah sistim Presidensil. Namun pada aras penerapannya, semua tergantung pada kewenangan pelaksana tugas, yaitu lembaga eksekutif atau pemerintah. Mengapa sekarang terkesan sistem campur aduk? Karena tidak ada cek and balance atas roda pemerintahan yang efektif. Terjadi kerancuan antara pelaksana (eksekutif) dan yang mengontrol (partai penguasa/koalisi) karena terdiri dari orang-orang yang sama. Ini hal prinsipil yang banyak tidak dimengerti rakyat. Mustahil akan efektif jika yang dikontrol dan mengontrol adalah orang yang sama.
Janji tinggal janji karena sejak awal niat dan tujuannya hanya untuk MENIKMATI jabatan..bukan pengabdian dan pengorbanan. Oleh karena itu ada baiknya rakyat mengetahui dan mengerti latar belakang seorang calon pemimpin, melalui track record dan karakter kepribadian yang sudah teruji. Referensi yang paling akurat keberhasilan pemimpin adalah catatan sejarah dan latar belakang yang bersangkutan...bukan janji2 yang bisa semua orang ucapkan, apalagi dengan kata-kata manis dan meyakinkan.
apakah seandainya pak jd presiden ,, bisa tdk melakukan perubahaan?? atau tetap saja didalam lingkaran sistem yg sdh ada. krn biasanya sprti itu,, berkoar2 mengkritik tapi setelah sdh tercapai apa yg pak inginkan, tetap sj sprti pemimpin yg terdahulu diam dan mengikuti saja, karna sdh mendapat kenyamanan yg diberikan oleh sistem yg sdh menggurita ini..
BalasHapusJabatan apapun adalah amanat dari Tuhan YME dan yang dipimpinnya (atau rakyat). Wajib hukumnya untuk melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa motif dari calon pemimpin untuk berusaha mencapai apa yang diinginkannya?... Harta kah? Fasilitas? Popularitas? Kenyamanan? Gengsi? atau lainnya? Motivasi inilah yang sebenarnya akan menentukan keberhasilan pemimpin tersebut. Contoh, jika pemimpin mengejar kenyamanan, maka setelah tercapai, adalah wajar jika ia akan berusaha mempertahankan kenyamanan tersebut. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengejar perbaikan nasib rakyat?
BalasHapusMemang benar bahwa mengabdikan diri untuk negara bukan hanya dari jabatan. Keberadaan panggilan untuk berusaha merubah nasib bangsa tidak bisa dipungkiri dan diabaikan. Panggilan ini lebih kuat ketimbang hanya menghabiskan masa pensiun dengan mengemong cucu, liburan, berkebun, bersantai-santai, sementara nasib rakyat makin hari tambah memprihatinkan. Mungkin lain cerita jika nasib rakyat sudah lebih baik dari saat ini.
Kritik apapun untuk tujuan yang baik pasti ada nilai positifnya sekalipun hanya sedikit. Yang terpenting adalah kritik yang konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terimakasih
Kalau APBN tidak prorakyat lalu alokasi belanjanya ke mana pak ? sistem pemerintahan sekarang ini sebenernya menganut sistem apa? mengapa janji2 yang digembor2kan dulu sebelum menjabat mlempem kalau sudah ongkang2 duduk dikursi siggasana ?
BalasHapusMengenai alokasi belanja bisa cek di tulisan "APBN untuk Rakyat versi Wiranto". Sistem yang sah menurut UUD adalah sistim Presidensil. Namun pada aras penerapannya, semua tergantung pada kewenangan pelaksana tugas, yaitu lembaga eksekutif atau pemerintah. Mengapa sekarang terkesan sistem campur aduk? Karena tidak ada cek and balance atas roda pemerintahan yang efektif. Terjadi kerancuan antara pelaksana (eksekutif) dan yang mengontrol (partai penguasa/koalisi) karena terdiri dari orang-orang yang sama. Ini hal prinsipil yang banyak tidak dimengerti rakyat. Mustahil akan efektif jika yang dikontrol dan mengontrol adalah orang yang sama.
BalasHapusJanji tinggal janji karena sejak awal niat dan tujuannya hanya untuk MENIKMATI jabatan..bukan pengabdian dan pengorbanan. Oleh karena itu ada baiknya rakyat mengetahui dan mengerti latar belakang seorang calon pemimpin, melalui track record dan karakter kepribadian yang sudah teruji. Referensi yang paling akurat keberhasilan pemimpin adalah catatan sejarah dan latar belakang yang bersangkutan...bukan janji2 yang bisa semua orang ucapkan, apalagi dengan kata-kata manis dan meyakinkan.