Menaikkan harga BBM subsidi harus dilihat sebagai jalan terakhir dalam mengatasi masalah BBM nasional. Paling sedikit ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebelum berpikir mengambil jalan pintas menaikkan harga Premium, antara lain;
1. Peningkatan Produksi Minyak dalam negeri.
Pada tahun 1999 produksi minyak nasional mencapai 1,5 juta barel per hari. Pada tahun 2011 angka ini hanya di kisaran 900ribu barel per hari. Bahkan bulan Januari 2012 kemarin hanya mampu di kisaran 800ribu barel per hari. Artinya, masih banyak kapasitas produksi yang tidak dioptimalkan yang pada akhirnya dapat meredam gejolak harga minyak. Potensi kandungan minyak Indonesia mencapai 50 miliar barel, dan saat ini kebutuhan BBM dalam negeri hampir sama dengan kemampuan produksi minyak nasional tahun 1999 yaitu sekitar 1,5juta barel per hari.
2. Renegosiasi kontrak Gas Bumi di Tangguh dengan China.
Saat ini, harga LNG Tangguh tetap di nilai US$3,5 per MMBTU. Hal ini berbeda dengan harga ekspor LNG Kilang Bontang dan Arun yang mengikuti harga minyak mentah. Harga LNG Bontang saat ini berada di level US$20 per MMBTU. Hal ini masih menunjukkan adanya potensi pendapatan Negara yang masih bisa diselamatkan dalam jumlah yang sangat besar.
3. Optimalisasi pengelolaan Recovery Cost MIGAS.
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menghitung kebutuhan cost recovery atau biaya operasi perminyakan yang harus dikembalikan kepada kontraktor pada 2012 mencapai US$13,34 miliar. Pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan biaya ini dengan menghindari dan mengeliminasi ketidakefisienan diberbagai pos. Target penghematan yang hanya sebesar US$ 30 juta untuk tahun 2012 masih bisa ditingkatkan lagi.
Selisih perhitungan nilai dari ketiga poin di atas dapat mencapai jumlah yang fantastis, yang pada akhirnya dapat menjadi jalan keluar dari masalah subsidi BBM ini. Masih banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi melonjaknya harga minyak dunia terhadap subsidi BBM, diantaranya; perbaikan sistim perhitungan subsidi, peningkatan efisiensi industry migas dari hulu ke hilir, kebijakan penghematan penggunaan BBM, optimalisasi penerimaan Negara melalui pajak, penanggulangan kebocoran anggaran di berbagai sektor, dan lain-lain.
Yang terpenting adalah jangan sampai rakyat dikorbankan dan menanggung resiko dari kurang maksimalnya pengelolaan di sektor MIGAS oleh pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar