Hanura menyerukan agar para pemimpin formal, apakah Presiden dan wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, dan walikota, dengan kesadaran HATI NURANInya mulai memberi contoh yang baik dengan melepaskan jabatan pengurus partai politik yang disandangnya. Mereka itu dipilih dan diangkat, diberi otoritas dan fasilitas mengurus rakyat dan bukan mengurus partai. Jabatan rangkap eksekutif mengurusi rakyat sambil mengurus partai telah menghasilkan perilaku yang tidak adil, tidak focus pada jabatannya. Jabatan rangkap itulah yang memberi peluang terbangunnya sarang koruptor dalam lingkungan jabatannya. Tanpa keberanian itu, niat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa hanya slogan kosong belaka. Dan jangan harap keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar