Hanura Koalisi Dengan Rakyat

Jumpa pers Ketum Hanura di DPR 10/3/2011

Kamis pagi tangal 10 Maret 2011, Ketua Umum Partai Hanura melakukan inspeksi di markas Fraksi Hanura di Gedung DPR-RI Senayan Jakarta. Dalam pengarahannya Wiranto menekankan bahwa keberadaan Anggota Fraksi di DPR-RI adalah pilihan rakyat, oleh karenanya para kader partai yang duduk di Lembaga terhormat itu harus sadar bahwa mereka mewakili hak politik rakyat, mendapat mandat rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka. Apa yang dilakukan harus dipertanggung-jawabkan kepada rakyat, partai dan Yang Maha Kuasa. Jangan sekali-kali menghianati mandat dan kepercayaan itu.

Bagi partai Hanura acuan kinerja anggota Dewan adalah memperjuangkan kebenaran yang berasal dari hatinurani yang paling dalam. Oleh Wiranto anggota dewan dari partai Hanura sebelum melangkah diharuskan menanyakan pada hatinuraninya, apakah yang dilakukannya itu benar-benar memiliki nilai manfaat bagi rakyat.

Dengan alasan itulah partai Hanura tidak ikut-ikutan dalam hiruk-pikuk reshuffle kabinet maupun koalisi partai pendukung partai Pemeritah. Dari awal Hanura sudah berkoalisi dengan rakyat yang memberi mandat kepadanya. Sebaliknya Hanura akan selalu beroposisi dengan kebijakan yang nyata-nyata merugikan rakyat.   

Lebih jauh Wiranto berkomentar, "kalau semua partai termasuk Hanura ikut bergabung dalam Sekgab partai pendukung pemerintah, lalu bagaimana wajah DPR-RI? Siapa yang akan mengkritisi, mengoreksi maupun mengawasi kinerja pemerintah? Bagaimana praktek Check and balances?  Maka biarlah Hanura berada pada posisi diluar koalisi Sekgab itu."

Wiranto juga menyampaikan bahwa ini bukan berarti Hanura anti pemerintah atau berseberangan dengan pemerintah, bukan sama sekali. Buktinya Hanura akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat.

Sewaktu ditanya wartawan, apakah reshuffle cabinet perlu?  Wiranto menjawab dengan tegas ; Perlu! yang di-reshuffle bukan menteri dari partai A diganti menteri dari partai B, kalau itu dilakukan  ya sama saja, itu hanya seperti acara ritual tahunan saja, tidak ada manfaatnya untuk rakyat.  

Yang perlu di-reshuffle adalah cara berpikir dalam pembentukan cabinet. Kabinet versi politik harus diganti dengan cabinet dengan versi profesionalitas.  Presiden harus berani melepaskan diri dari belenggu keterikatan dengan koalisi politik sekedar mengamankan posisinya, beralih kepada keberpihakan kepada rakyat yang telah memilihnya.